Rapat Bersama Kesbangpol Bahas Pemberdayaan Masjid dan Evaluasi Haji 1446 H
Oleh HUMAS
Purwokerto (Humas) – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Kabupaten Banyumas Ibnu Asaddudin didampingi Kasi Haji yang sekaligus Plt Kasubbag TU Afifuddin Idrus, mengadakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan karyawan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Banyumas. Pertemuan yang berlangsung di Aula Kesbangpol ini membahas dua agenda utama: program pemberdayaan masjid dengan konsep Mas Ekodaya serta evaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun 1446 H/ 2025 M. Rabu (11/06)
Dalam pembahasan program pemberdayaan masjid, konsep Mas Ekodaya menjadi fokus utama. Program ini bertujuan untuk menjadikan masjid sebagai pusat ekonomi , pendidikan, sosial Budaya dan pemberdayaan masyarakat, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi lingkungan sekitar.
Selain itu, rapat juga menyoroti evaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun ini, termasuk isu syarikah dan regulasi haji yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan calon jamaah haji dari Banyumas mendapatkan layanan terbaik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam sambutannya, Ibnua menyampaikan turbulensi haji dengan adanya syarikah , kemungkinan besar merujuk pada diskusi atau evaluasi terhadap dinamika dan potensi masalah yang muncul dalam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya yang berkaitan dengan keterlibatan dan peran syarikah (perusahaan atau biro perjalanan haji).
“ Dalam konteks haji, turbulensi bisa diartikan sebagai gejolak, ketidakstabilan, atau permasalahan yang menyebabkan ketidaknyamanan, ketidakpastian, atau bahkan kerugian bagi jemaah. Ini bisa mencakup berbagai isu seperti: Kualitas layanan syarikah, biaya haji, ulasi dan pengawasan, formasi yang tidak transparan, Manajemeng krisis dan sebagainya.” Terangnya lebih lanjut.
Kakan Kemenag Kabupaten Banyumas menyatakan bahwa kolaborasi antara Kemenag dan Kesbangpol Pemda Banyumas dan stakeholder lain sangat penting dalam memastikan keberhasilan program-program ini. "Sinergi antara lembaga akan membantu terciptanya kebijakan yang lebih baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," ujarnya.
Rapat ini diharapkan menghasilkan solusi konkret yang dapat diterapkan dalam peningkatan pemberdayaan masjid serta penyelenggaraan ibadah haji ke depan.(tum)