Bedah Tupoksi dan Evaluasi Kinerja PPPK untuk Pelayanan Prima
Oleh HUMAS
Purwokerto (humas) - Guna memastikan efektivitas penugasan dan kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program SDM Tahun 2025. Acara yang dilaksanakan di Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) ini dihadiri oleh Kasubbag TU, Kasi Bimas, Kasi PAIS, Kasi PHU, Gara Zawa serta 43 peserta PPPK Tahap II Non Optimalisasi.
Rapat koordinasi ini berfokus pada pembahasan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) PPPK Tahap II Non Optimalisasi serta evaluasi mendalam terhadap kinerja dan kebutuhan SDM di seluruh satuan kerja.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU), Edi Sungkowo, menjelaskan tujuan utama dari pertemuan ini adalah memberikan kejelasan hukum dan operasional bagi para pegawai yang baru dilantik. "Acara ini tujuannya adalah untuk memastikan tupoksi P3K Tahap 2 Non Optimalisasi supaya jelas dan bisa bekerja secara maksimal. Kejelasan tupoksi adalah kunci agar kontribusi mereka benar-benar berdampak positif bagi instansi," ujarnya.
Di sisi lain, Iwan selaku Analis SDM Aparatur (SDMA), menekankan pentingnya kesamaan pandangan diantara seluruh pegawai PPPK, terutama dalam memahami standar kerja dan budaya organisasi. "Kita berkumpul di sini untuk menyamakan persepsi. Dengan pemahaman yang seragam, kita dapat bekerja dalam satu irama dan mencapai target bersama," kata Iwan.
"Hasil rakor ini selanjutnya akan dikoordinasikan lagi ke Kepala Kantor sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan kebijakan strategis terkait manajemen SDM ke depan," tutupnya, menegaskan bahwa masukan dari rakor menjadi input penting bagi pimpinan.
Diharapkan, dengan adanya rakor ini, 43 PPPK Tahap II Non Optimalisasi dapat menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan profesionalisme, serta mengisi kekurangan SDM di satuan kerja secara optimal. (del)